PELAKSANAAN DEMOKRASI PARLEMENTER LIBERAL

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam berbagai kurun waktu

Masih ingatkah Anda, apakah yang dimaksud dengan demokrasi?

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘demos’ artinya rakyat dan ‘kratos/kratein
artinya pemerintahan. Jadi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang
artinya: pemerintahan di mana rakyat memegang peranan penting.

PELAKSANAAN DEMOKRASI TERPIMPIN

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Tindakan yang diambil oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 memenuhi harapan rakyat. Namun harapan itu akhirnya hilang karena UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataan MPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal ini terlihat jelas dari tindakan Presiden dalam pengangkatan ketua MPRS yang dirangkap oleh wakil Perdana Menteri III dan pengangkatan wakil-wakil ketua MPRS yang dipilih dari pimpinan partai-partai besar (PNI, NU, dan PKI) serta wakil ABRI yang masing-masing diberi kedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.

Pembentukan MPRS dilakukan oleh Presiden Soekarno berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno itu bertentangan dengan UUD 1945, karena dalam UUD 1945 telah ditetapkan bahwa pengangkatan anggota MPR sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyatlah yang memiliki anggota-anggotanya yang duduk di MPR.

Bentuk pelaksanaan lainnya dalam rangka Sistem Demokrasi Terpimpin adala Pidato Presiden 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kemabli Revolusi Kita”. Pidato itu lebih dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai GBHN atas usulan DPA yang bersidang pada tanggal 23-25 September 1959. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia).

Anggota DPR hasil Pemilu I yang mencoba untuk melaksanakan fungsinya dengan menolak RAPBN yang diajukan oleh Presiden Soekarno dibubarkan, dan diganti dengan DPR-GR (Dewan Perwakiran Rakyat Gotong Royong). Keanggotaan dalam DPR-GR diduduki oleh beberapa partai besar, seperti PNI, NU, dan PKI. Ketiga partai ini dianggap telah mewakili seluruh golongan seperti golongan nasionalis, agama dan komunis yang sesuai dengan konsep Nasakom.

PELAKSANAAN DEMOKRASI LANGSUNG PADA ERA REFORMASI

Pelaksanaan demokrasi langsung pada era orde reformasi

• 1. Pengertian Demokrasi Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal daribahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat,dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secarabahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat,kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa,pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.
• 2. Pengertian Reformasi Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yangtelah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakanmahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soehartoatau era setelah Orde Baru Kendati demikian, kata Reformasi sendiri pertama-tama muncul darigerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16, yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dll.
• 3. Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1998 – sekarang) Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaandari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnyaadalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, denganpenyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidakdemokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertingginegara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yangmengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelasantara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
• 4. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR –MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden sertaterbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yangdemokratis antara lain dkeluarkannya :§ Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi§ Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum§ Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN§ Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI§ Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV
• 5. Keberhasilan Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1998 – sekarang) Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umumsebanyak dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.Dimana pada tahun 1999sebagai presiden terpilih adalah Megawati Soekarno Putri dan pada tahun 2004adalah Susilo Bambang Yudhoyono.
• 6. Sistematika Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1998 – sekarang) Pada masa orde Reformasi demokrasi yang dikembangkan padadasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasidilandasi semangat Reformasi, dimana paham demokrasi berdasar ataskerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang MahaEsa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalumemelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosialbagi seluruh rakyat Indonesia.
• 7. Pelaksanaan demokasi Pancasila pada masa Reformasi telah banyakmemberi ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya termasuklembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi danmengontrol pemerintah secara kritis sehingga dua kepala negara tidak dapatmelaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karenadianggap menyimpang dari garis Reformasi. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila Pada Masa Orde Reformasi:o Mengutamakan musyawarah mufakato Mengutamakan kepentingan masyarakat , bangsa dan negarao Tidak memaksakan kehendak pada orang laino Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaano Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawaraho Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhuro Keputusan dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan
• 8. o Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakato Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.o Penghormatan kepada beragam asas, ciri, aspirasi dan program parpol yang memiliki partaio Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia Setelah diadakannya amandemen, UUD 1945 mengalami perubahan.Hasil perubahan terhadap UUD 1945 setelah di amandemen :I. PembukaanII. Pasal-pasal: 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peraturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.
• 9. Sistem Pemerintahan Masa Reformasi (1998 – sekarang) Sistem pemerintahan masa orde reformasi dapat dilihat dari aktivitaskenegaraan sebagai berikut :ü Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 UUD 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya UU No 2 / 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multi partaiü Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR No IX / MPR / 1998 yang ditindaklanjuti dengan UU No 30/2002 tentang KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi.
• 10. ü Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggung jawaban tugas lembaga negara ,UUD 1945 di amandemen,pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewanya.ü Dengan Amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden paling banyak dua kali masa jabatan, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama pilihan langsung rakyat adalah Soesilo Bambang Yodoyono dan Yoesuf Kala, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang kedudukannya sama dengan presiden , MA , BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan menurut UUD.
• 11. Akibat Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi (1998 – sekarang) Pada zaman reformasi ini pelaksanaan demokrasi mengalami suatupergeseran yang mencolok walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitudemokrasi pancasila tetapi sangatlah mencolok dominasi sistem liberalcontohnya aksi demonstrasi yang besar-besaran di seluru lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi peranan presiden tidak mutlak danlahirnya sistem multi partai sehingga peranan partai cukup besar, akan tetapidalam melaksanakan pemungutan suara juga pernah menggunakan votingberarti peranan demokrasi pancasila belumlah terealisasi. Dengan melihat hal tersebut diatas maka kesimpulan daripadapelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti danmasih belajar untuk memulai demokrasi pancasila yang sudah dilakukanselama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baikdan benar.

Sumber :

http//:arfinbayu14.wordpress.com A Fine Site for You

http://www.slideshare.net/Arfin14/demokrasi-reformasi

NAMA :OKI ARDIANSYAH

KELAS : 2EA08

NPM : 19211431

PELAKSANAAN DEMOKRASI ORDE BARU

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA,ORDE BARU

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966. Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Situasi internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri kacau dan ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena internasional seperti yang dilakukan oleh Soekarno.

Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi, jika boleh dikatakan demikian, merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orba. Namun, sangat disayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang konsisten dalam penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, disatu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain justru menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok, dan antar daerah terjadi dimana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan masa menjadi cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan.

Sisa Hasil Usaha Koperasi

Sisa Hasil Usaha Koperasi

Sisa Hasil Usaha Koperasi (SHU Koperasi)

Pengertian SHU menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah :

-. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

SHU bukanlah deviden yang berupa keuntungan yang dipetik dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada PT, namun SHU merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuaidengan aktifitas ekonomi anggota koperasi. Sehingga besaraan SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, besar dan kecilnya nominal yang didapat dari SHU tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Maksudnya adalah semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan perusahaan swasta, dimana deviden yang diperoleh oleh pemilik saham adalah proporsional, tergantung dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya. Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan dengan rumus setelah mengetahui hal-hal yang tercantum dibawah ini

    SHU total kopersi pada satu tahun buku

    Bagian (persentase) SHU anggota

    Total simpanan seluruh anggota

    Total seluruh transaksi usaha ( volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota

    Jumlah simpanan per anggota

    Omzet atau volume usaha per anggota

    Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota

    Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.

Rumus Pembagian SHU : SHU Koperasi = Y + X

Keterangan :

SHU Koperasi : Sisa Hasil Usaha per Anggota

Y : SHU Koperasi yang dibagi atas Aktivitas Ekonomi

X : SHU Koperasi yang dibagi atas Modal Usaha

Dengan model matematika, SHU Koperasi per anggota dapat dihitung sebagai berikut:

SHU Koperasi AE : Ta/Tk (Y) | SHU Koperasi MU : Sa/Sk (X)

Keterangan :

Y : Jasa usaha anggota koperasi

X : Jasa modal anggota koperasi

Ta : Total transaksi anggota koperasi

Tk : Total transaksi koperasi

Sa : Jumlah simpanan anggota koperasi

Sk :Total simpanan anggota koperasi

Berikut ini adalah 4 hal yang menjadi Prinsip SHU Koperasi  : 

1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.
Pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi, bersumber dari anggota itu sendiri.
Sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam hal ini sebuah koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata selama pembagian tersebut tidak mengganggu likuiditas koperasi.

Pada koperasi yang pengelolaan dan pembukuannya sydah bai, pada umumnya terdapat pemisahan sumber SHU yang asalnya dari non-anggota. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan dalam pembagian SHU adalah melakukan pemisahan antara yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non-anggota.

2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan  proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi.

Dari SHU bagian anggota koperasi, harus ditetapkan beberapa persentase untuk jasa modal, misalkan 30% dan sisanya sebesar 70% berarti digunakan untuk jasa usaha. Sebenarnya belum ada formula yang baku mengenai penentuan proporsi jasa modal dan jasa transaksi usaha, tetapi hal ini dapat dilihat dari struktur pemodalan koperasi itu sendiri.

Apabila total modal sendiri yang dimiliki koperasi sebagian besar bersumber dari simpanan-simpanan anggota (bukan dari donasi ataupun dana cadangan), maka disarankan agar proporsinya terhadap pembagian SHU bagian anggota diperbesar, tetapi tidak akan melebihi dari angka 50%. Hal ini harus diperhatikan untuk tetap menjaga karakter yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri, dimana partisipasi usaha masih lebih diutamakan.

3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan dan terbuka.
Proses perhitungan SHU per-anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besaran partisipasinya kepada koperasi. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi. Selain itu juga untuk mencegah kecurigaan yang dapat timbul antar sesama anggota koperasi.

4. SHU anggota dibayar secara tunai
SHU yang dibagikan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

BAB 2 Pengertian dan Prinsip-Prinsip Koperasi

BAB 2

PENGERTIAN DAN

PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

KOPERASI, GOTONG ROYONG, DAN TOLONG-MENOLONG

Koperasi mengandung makna “kerja sama” . Koperasi (cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya “kerja sama” .

Arti kerja sama bisa berbeda-beda, tergantung dari cabang ilmunya.

¨       Ilmu ekonomi terapan. Bentuk  “kerja sama” dalam ekonomi yang diatur sedemikian rupa, sehingga dapat membantu peserta kerja sama tersebut.

¨       Ilmu sosial. “Kerja sama” adalah suatu organisasi yang merupakan salah satu unsur dinamika kehidupan bermasyarakat.

¨       Aspek hukum. “Kerja sama” adalah suatu badan hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

¨       Pandangan anthropologi. “Kerja sama” adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memelihara kelangsungan hidup suatu masyarakat.

Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Dalam hal ini koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut.

¨       Fungsi Sosial, yaitu cara manusia hidup, bekerja, dan bermain dalam masyarakat.

¨       Fungsi Ekonomi, yaitu cara manusia membiayai kelangsungan hidupnya bekerja dalam masyarakat.

¨       Fungsi Politik, yaitu cara manusi memerintah dan mengatur diri mereka sendiri malalui berbagai hukum dan peraturan.

¨       Fungsi Etika, yaitu cara manusi berperilaku dan menyakini kepercayaan mereka, falsafah hidup mereka, dan cara berhubungan dengan Tuhan mereka.

Di Indonesia, bentuk kerja sama sudah lama dikenal dengan istilah “gotong royong”. Menurut Notoatmojo, gotong royong asli di Indonesia sudah dimulai pada tahun 2.000 S.M, dan terdapat hampir di berbagai etnis yang ada di Indonesia. Istilah gotong royong berbeda-beda diberbagai daerah:

·         di Tapanalu dikenal dengan nama “Marsiurupan”,

·         di Minahasa disebut “Mapalus Kobeng”,

·         di Ambon dikenal dengan nama “Mahosi”,

·         di Sumban menggunakan istilah “Pawonda”,

·         di Madura disebut “Long tinolong”,

·         di Jawa Barat disebut dengan nama “Liliuran”,

·         di Sumatera Barat dikenal dengan nama “Julojulo”,

·         di Bali lebih di terkenal dengan sebutan “Subak”, dan masih banyak istilah lain yang sesuai dengan bahasa dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Koperasi, gotong royong, dan tolong-menolong sama-sama mengandung unsur dasar kerja sama,  tetapi mempunyai perbedaan yang mendasar sebagai berikut.

¨       Gotong royong adalah kegiatan bersama untukmencapai tujuan bersama, seperti perbaikan jalan, membangun gereja atau masjid, dan lain-lain.

¨       Tolong-menolong atau bantu-membantu menunjukkan pada pencapaian tujuan perorangan, seperti mengarap lahan sawah, memperbaiki rumah, dan lain-lain. Di sini ada unsur balas-membalas (reciprocity) di mana orang bersedia menolong orang lain dengan harapan bahwa, di kemudian hari ia akan memerlukan pertolongan orang lain juga.

¨       Gotong royong dan tolong-menolong mengandung unsur “keterpaksaanyang bermakna disiplin dan solidaritas. Orang melaksanakannya karena adanya semacam keharusan dan solidaritas sosial. Sanksi sosial akan ada terhadap anggota masyarakat yang tidak pernah bersedia ikut dalam gotong-royong. Demikian juga dalam hal tolong-menolong, dimana sifat ketidakrelaan ini lebih kuat lagi, karena tanpa menolong orang lain, seseorang akan rugi sendiri di kemudian hari apabila tak ada yang bersedia menolongnnya pada waktu ia memerlukannya.

¨       Pada kasus koperasi, yang terjadi adalah sebaliknya. Prinsip keterpaksaan tidak dijumpai dalam perkumpulan koperasi yang tuuan ekonominya sangat jelas. Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa gotong royong dan tolong-menolong lebih bertujuan sosial, bukan bertujuan ekonomi. Koperasi mempunyai tujuan ekonomi yang lebih konkrit. Dalam hal makna koperasi ini, Munkner sependapat dengan Mubyarto (lihat definisi koperasi menrut Munkner).

PENGERTIAN KOPERASI

            Prinsip-prinsip koperasi itu, di satu pihak, memuat sejumlah nilai, normal, dan tujuan konkrit, yang tidak harus diketemukan pada semua koperasi. Prinsip-prinsip koperasi dapat digunakan sebagai petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengembangan organisasi koperasi dan gerakan koperasi tertentu. Prinsip-prinsip koperasi itu merupakan sumber dari norma-norma hukum yang dianut setiap koperasi, dan karenanya, sering kali pengertian koperasi diartika menurut hukum dan didaftarkan sebagai organisasi menurut Undang-Undang Koperasi di bagian negara.

            Biasanya koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu, yang dimaksd mewujudkan  tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkritnya melalui kegiatn-kegiatan ekonomis, yang dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan bersama. Pengertian koperasi juga dapat dilakukan dari pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari bahasa Latin “coopere”, yang dalam bahasa inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama.

Definisi ILO

Dalam defini ILO tersebutt terdapat 6 elemen yg di kandung koprasi .,sebagai berikut

-          Koperasi adlah perkumpulan orang orang  ( asociation of person )

-          Penggabungan orang orang tersebut berdasar kesukarelaan  (VOLUNTAlity joined together )

-          Terdapat tujuan ekonomi yang ingin di capai

-          Koperasi yang di bentuk adalah koperasi bisnis(badan usaha)yang di awasi secra demokratis

-          Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang di butuh kan

-          Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

Definisi CHANIAGO

Arifinal  Chaniago(1984)mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang orang atau badan hukum ,yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar , dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha unuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota nya.

Definisi DOOREN

P.J.V DOOREN mengatakan bahwa, tidak ada satupun definisi koperasi yang diterima secara umum(Nasution, M. Dan M.Taufiq, 1992)kendati demikian , DOOREN masih tetap  memberikan definisi .

DOOREn telah memperluas pengrtian koperasi di mana koperasi tidak lah hanya kumpulan  orang orang , akan tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari badan badan hukum (corporate)

Definisi HATTA

Definisi tersebut sebelumnya agak berbeda apa yang di kemukakan moh.HATTA .” Bapak koperasi indonesia “ ini mendefinisikan kopesrasi lebih sederhana tetapi jelas , padat ,dan ada suatu visi dan misi  yang dikandung koperasi .Dia menatakan , “ koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong .

Definisi MUNKNER

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urusniaga”

Secara kumpulan , yang berazaskan konsep tolong menolong .aktivitas dalam urusniaga semata mata bertujuan ekonomi , bukan sosial seperti yg di kandung gotong royong.

Definisi UU No. 25\1992

Definisii Koperasi indonesia menurut UU No. 25 / 1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut

      Koperasi adalah badan usaha yg beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan perinsip koperasi sekaligus sebagia gerakan ekonomi rakyat tang berdasar atas azas kekeluargaan.

Berdasarkan batasan koperasi ini .koperasi indonesia  mengandung  5 unsur sebagai berikut

-          Koperasi adalah badan usaha (Businiess Enterprise)

-          Koperasi adalah kumpulan orang orang atau badan badan hukum koperasi

-          Koperasi indonesia adlah koperasi yang beerja berdasaarkan prinsip prinsip koperasi

-          Koperasi indonesia adalah “Geraakan Ekonomi Rakyat”

Tujuan koperasi

Dalam UU no 25 tahun 1992 tentan perkoprasian pasal 3 di sebutkan bahwa,koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggo ta pada khususnya dan masyarakat pada umumnya ,sreta ikut membangun tatanan perekonomian nasional ,dalam rangka mewujudan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang Undang 1945,tujuan koperasi masih bersifat umum ,Tujuan yang jelas dan dapat di operasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi.

Dalam tujuan tersebut di katakan bahwa ,koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyaraakat pada umumnya.Dengan demikian , keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuan nya dapat Di ukur dari peningkatan kesejahtaraan anggota .

Fungsi koperasi untuk indonesia tertuang dalam pasal UU no 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu :

-          Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khusus nya dan masyaraakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya .

-          Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

-          Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya

-          Berusaha untuk mewujudkn dan mengembangkan perekonomian nasionall yan merupakan uasaha bersama berdasar atas azaz kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

 Prinsip2 koperasi  ( cooperative principles ) adalah ketentuan ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan di jadikan sebagai pedoman kerja koperasi .lebih jauh ,prinsip2 tersebut merupakan “ rules of the game “ dalam kehidupan koperasi.

Berikut ini di sajikan 7 prinsip  koperasi yg paling sering di kutip

-          Prinsip Munkner

-          Prinsip Rochdale

-          Prinsip Riffeisen

-          Prinsip Herman Schulze

-          Prinsip ICA (Internasional Cooperation Allience)

-          Prinsip Koperasi Indonesia versi UU. No 12 tahun 1967

-          Prinsip Koperasi inndonesia versi UU no 25 tahun 1992